JAKARTA, Kamis (11/6/2026) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nyoman Adhi Suryadnyana, untuk membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program-program perumahan pemerintah. Pertemuan tersebut dilakukan seiring meningkatnya anggaran Kementerian PKP dan perluasan berbagai program pembiayaan serta pembangunan perumahan nasional.
Dalam pertemuan itu, Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada BPK atas berbagai masukan dan pengawasan yang selama ini diberikan guna mendukung pelaksanaan program perumahan yang transparan dan akuntabel.
“Terima kasih kepada Pak Nyoman dan jajaran BPK atas berbagai masukan yang diberikan kepada Kementerian PKP. Saat ini tanggung jawab kami semakin besar seiring meningkatnya anggaran Kementerian PKP dari sekitar Rp5 triliun menjadi lebih dari Rp10 triliun. Selain itu, kuota rumah subsidi juga meningkat dan berbagai program pembiayaan perumahan seperti Kredit Program Perumahan terus diperkuat,” ujar Maruarar.
Menurutnya, peningkatan anggaran dan cakupan program tersebut menuntut pengelolaan yang semakin baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Maruarar menjelaskan, Kementerian PKP kini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah subsidi tapak, tetapi juga mulai menyiapkan berbagai skema pembangunan rumah susun sebagai solusi pemenuhan kebutuhan hunian di kawasan perkotaan.
“Karena itu kami ingin terus berkonsultasi agar tata kelola seluruh program berjalan dengan baik. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami harus bekerja dengan benar, efektif, dan cepat, namun tetap menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,” katanya.
Ia menambahkan, capaian penyaluran rumah subsidi pada tahun sebelumnya menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk mewujudkan target perumahan yang lebih besar pada masa mendatang.
“Kami optimistis target-target perumahan dapat tercapai selama dijalankan sesuai aturan dan tata kelola yang baik. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana program-program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Kementerian PKP berharap sinergi dengan BPK terus diperkuat guna memastikan seluruh program perumahan berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, serta mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.***
